Salah satu Program Pemerintah dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali. Di Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli memperingati Bulan Bahasa Bali ini dengan cara menbuatkan lomba Sekolah Dasar antar kelas di desa Abuan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan minat dan budaya bangsa  agar bahasa bali dan sastra bali menjadi warisan leluhur yang harus di lestarikandan  juga menjadi implementasi visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. “Bahasa, ...

Peningkatan Kesehatan Lansia dengan Peran Serta Masyarakat di Desa Abuan melalui Posyandu Lansia tingkat desa, kegiatan ini di hadiri oleh Masyarakat abuan yang berusia 60 Tahun keatas serta didapingi oleh Puskesmas 6 Kintamani dan Kader Desa Abuan yang membidangi kesehatan Lansia di tingkat desa. Kegiatan ini Bertujuan untuk memantau dan memberikan pemahaman kesehatan kepada masyarakat usia lanjut agar tetap menjaga kesehatan dan memahami pentinnya kesehatan . Pada Tanggal 19 Maret 2020 Balai Masyarakat / Balai Desa yang menjadi tempat dilaksanakan ...

Abuan 18 Mei 2020 Salah Satu Bidang Kesehatan  yang di muat kedalam  APBDesa Abuan Kintamani yang bersumber dari Dana Desa ( APBN ) yang Bertujuan Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera Pemantauaan ...

Salah satu prasarat penting untuk bisa mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan demokratis adalah terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis dan kondusif. Rasa persatuan dan kegotong-royongan masyarakat yang tinggi akan sangat menentukan kesuksesan desa dalam melaksanakan amanah Undang - Undang Desa. Untuk memelihara situasi kamtibmas supaya  tetap  aman dan kondusip  peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta  kehadiran Polri khusunya Bhabinkamtibmas di tengah – tengah masyarakat sangatlah penting. Hal ini selalu dilakukan ...

Salah satu azas Undang - Undang Desa yang belum pernah ada dalam regulasi yang mengatur desa sebelumnya adalah Azas Recognisi. Azas ini memberi penegasan akan pengakuan negara terhadap sistem pranata sosial yang masih hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Abuan Kintamani, azas ini diimplementasikan dengan memperkuat tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.  Kegiatannya berupa pelestarian tradisi, pembinaan terhadap kelompok ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Abuan-Kintamani mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan di ...

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik ...

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun ...